Sekarang ini petani kita terbagi kecil-kecil

Jakarta (ANTARA) - Dewan Guru BesarIPB University membahas strategi dan kebijakan pengelolaan beras nasional mengingat beras merupakan komoditas yang bergantung pada kebijakan pemerintah dalam diskusi "Strategi dan Tata Kelola Komoditas Beras dalam Mendukung Swasembada Pangan".

"Perlu ada pemikiran bagaimana mencari solusi agar harga yang diterima petani bisa semakin baik tapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumen. Negara perlu hadir untuk bisa memberikan subsidi, memberikan bantuan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar RektorIPB UniversityArif Satria dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi virtual itu, Arif menegaskan bahwa tata kelola pangan merupakan aspek penting yang didukung dengan peran daerah sebagai kunci bagi pembangunan pangan nasional.

Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pertanian IPB University Sugiyanta mengatakan konsep model produksi beras ke depannya mesti berskala besar.

"Sekarang ini petani kita terbagi kecil-kecil, rata-rata penguasaan lahannya setengah hektar ke bawah. Kemudian konsepnya harus hulu hilir, modern dengan teknologi-teknologi terkini," ujar Sugiyanta, yang merupakan peneliti padi.

Pada diskusi tersebut Hariadi Kartodiharjo sebagai Guru BesarIPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan menyimpulkan bahwa terdapat ancaman masa depan pangan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang itu tidak memberikan dorongan untuk upaya perbaikan tata kelola lahan pangan.

"Kebijakan ekonomi nasional cenderung trade off dengan ekonomi berbasis lahan yang terkait erat dengan lahan pangan. Di hampir semua daerah, seiring dengan perkembangan investasi, terjadi perubahan fungsi lahan untuk pangan," tutur akademisi ahli kebijakan kehutanan itu.

Dari sisi pemerintah, Musdhalifah Machmud dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus untuk produksi dan produktivitas pangan.

"Pemerintah juga berupaya agar masyarakat dapat mengakses pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Masyarakat juga harus bisa mengakses pangan dan pemerintah juga memastikan agar keamanan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan perwujudan beras fortifikasi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras fortifikasi untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan beras berkualitas bagi masyarakat.

Selain beras fortifikasi, pemerintah telah lebih dulu menginisiasi program fortifikasi minyak goreng bekerja sama dengan produsen minyak goreng nasional. Upaya tersebut dilengkapi melalui program diversifikasi pangan lokal dengan memastikan kualitas dan keamanan pangan lokal.

Baca selengkapnya...